Speaker of the People’s Consultative Assembly (MPR) Bambang Soesatyo affirmed Indonesia’s stance in supporting Palestinian independence to Advisor of the President of the Palestinian Authority for Religious Affairs Mahmoud Al-Habbash on Friday.
“I emphasized Indonesia’s stance to always fight for Palestinian independence,” Soesatyo stated after the meeting with the Palestinian counterpart.
The speaker remarked that the Indonesian Constitution, which mandated that colonialism on Earth should be wiped out as it is not in accordance with humanity and justice, was the background of all the support.
“We also lauded various efforts by OIC (Organization of Islamic Cooperation) member countries, UN (United Nations), and other nations who have tried to create peace in Palestine,” the speaker remarked.
He noted that Mahmoud Al-Habbash also highlighted various developments related to the Palestinianpeople’s struggle to gain independence.
“He mentioned various issues on the latest developments regarding the struggle of the Palestinian people who have been fighting for their independence for almost 100 years,” he stated.
He explained that Indonesia’s support for Palestine is not only in health assistance but also a planned cooperation in the fields of business and investment in Palestine, which will be initiated by MPR Deputy Speaker Fadel Muhammad.
“Indonesia did not only offer assistance by sending troops for health and the recovery of Palestinians but is also trying to establish cooperation in the field of business investment in Palestine,” Soesatyo remarked.
During the meeting between the two parties, Soesatyo was accompanied by Muhammad, while the Palestinian delegation was accompanied by several administrators of the Nahdlatul Ulama Executive Board (PBNU).
In addition to Mahmoud al-Habbash, the Palestinian delegation present included Palestinian Ambassador to Indonesia Zuhair Al-Shun.
Meanwhile, the PBNU administrators present to accompany the Palestine delegation were Chair of PBNU Ulil Abshar Abdalla and Ahmad Suaedy, as well as PBNU Deputy Secretary General Sidrotun Naim and Ginanjar Sya’ban.
The government isholding the 2024 Indonesia Bertutur Festival on August 7-18 in Bali in an effort to bring members of Gen Z closer to the country’s cultural heritage.
“The method must be creative and open, matching with young people’s characters,” Education, Culture, Research, and Technology Ministry’s Director of Film, Music, and Media, Ahmad Mahendra, stated here on Friday.
Mahendra underscored the need for young people to be introduced to the cultural heritage and traditional art with the use of technology, such as light installations.
He expressed hope that through the Indonesia Bertutur Festival, young people could learn about their culture.
“The forms (of art) can be different, but we can see the cultural root,” he remarked.
The festival was first held in 2022 in UNESCO-recognized Borobudur, Magelang District, Central Java.
This year, the festival’simplementation was inspired by the local agricultural wisdom in Bali, called Subak, which has been designated as a UNESCO cultural heritage.
At least 900 artists from across the world are participating in the event.
The 2024 Indonesia Bertutur Festival has nine programs and is held at three different locations: Batubulan and Ubud in Gianyar District and Nusa Dua, Badung area.
The Maha Wasundari program was held at the festival’s opening on Wednesday (August 8). On August 8-9, the festival presented the Kathanaya, a form of oral art stage that is rich in local wisdom and Indonesia’s longstanding history.
Four programs will be held in Ubud, including performance art, dance in the style of cinematography, monologue theater performance, and poetry recitation.
In Nusa Dua, on August 14-18, the Anarta stage will showcase artists from the country and overseas.
The Kiranamaya and Virama stage in Nusa Dua will present light installation and video art, as well as entertainment stage from various artists.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, tata ruang harus dikelola dan dikendalikan sesuai dengan peruntukkan.
Menurut AHY, Indonesia akan menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan masalah pertanahan dan tata ruang, apabila tidak dikelola dengan sebaik-baiknya sejak saat ini.
“Kita harus jaga dengan baik apa yang ada, tata ruang harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dikendalikan. Jika ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka harus ditertibkan,” ujar AHY di Jakarta, Kamis.
Pengelolaan dan pengendalian tata ruang, kata AHY, berkaitan erat dengan masalah ketahanan pangan. Pasalnya, jumlah populasi Indonesia yang terus meningkat, membuat pembukaan lahan-lahan baru terus dilakukan.
Pada akhirnya, lahan-lahan yang harusnya tetap menjadi sawah malah berubah menjadi bangunan. Menurut AHY, hal seperti ini yang harus dihindari dalam pengelolaan dan pengendalian tata ruang.
“Tata ruang wilayah di seluruh Indonesia ini harus benar-benar sesuai dengan peruntukkannya, mana yang harus tetap menjadi lahan sawah, mana yang tidak. Ingat, sawah-sawah kita juga semakin berkurang luasannya, padahal kita tetap butuh makan,” katanya.
Pengelolaan dan pengendalian lahan juga berfungsi untuk menghindari bencana alam pada lokasi-lokasi yang tidak seharusnya menjadi kawasan pemukiman.
Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan penertiban terhadap bangunan-bangunan yang berada pada zona terlarang.
AHY mengatakan bahwa penetapan zona yang dilarang untuk pendirian bangunan merupakan hasil riset dan data berdasarkan keilmuan, sehingga meminta masyarakat untuk mengikuti peraturan yang berlaku.
“Ini harus kita tertibkan bersama-sama, tapi di atas segalanya saya tentu mengimbau kepada jajaran agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar benar-benar memahami mengapa kalau kita tentukan zonasi itu tidak sembarangan, ini bisa mencegah kita semua dari bencana,” ucap AHY.
Wali Kota Denpasar, Bali, I Gusti Ngurah Jaya Negara meluncurkan integrasi layanan primer pada Puskesmas di kota itu sebagai upaya untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat.
Jaya Negara, di Denpasar, Kamis, mengatakan pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan.
“Integrasi pelayanan kesehatan primer menitikberatkan pada penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif,” ucapnya.
Peluncuran atau kick off integrasi layanan primer (ILP) ditandai dengan penandatanganan prasasti di Puskesmas 1 Denpasar Utara, yang merupakan kerja sama Dinas Kesehatan Kota Denpasar bersama PT Astra.
“Saya sangat mendukung kegiatan ini karena sejalan dengan visi Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju. Saya harap ini menjadi awal kolaborasi yang baik antara Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemkot Denpasar bersama PT Astra dalam penyelenggaraan transformasi pelayanan kesehatan primer,” ujar Jaya Negara
Integrasi Layanan Primer di KotaDenpasar sudah dilaksanakan pada 11 Puskesmas melalui penetapan SK Wali Kota Denpasar pada tanggal 18 Januari 2024 untuk UPTD Puskesmas 1 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Utara dan tanggal 23 Januari 2024 untuk 10 Puskesmas lainnya di Kota Denpasar.
Untuk mendukung terlaksananya ILP di Puskesmas, Dinas Kesehatan sudah melaksanakan beberapa kegiatan, salah satunya adalah sosialisasi kepada Puskesmas dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, orientasi kepada tenaga kesehatan serta FGD integrasi layanan primer.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar dr Anak Agung Ayu Candrawati menambahkan inisiasi terselenggaranya ILP dimulai dari advokasi PT Astra dengan Kementerian Kesehatan, terkait dengan peningkatan derajat kesehatan di daerah binaan Astra di Banjar Tegeh Sari Kelurahan Tonja.
Di Banjar Tegeh Sari dilakukan pembentukan posyandu prima pada Puskesmas Pembantu (Pustu) Tonja dan telah dicanangkan pada tanggal 19 November 2022. Tanggal 1 Januari 2023 ILP sudah berjalan di Pustu Tonja.
Astra memberikan sarana prasarana di Pustu Tonja berupa laptop, insentif kader, alat
Pada tahun 2024 ini pihak Astra juga memberikan dukungan berupa peningkatan kapasitas kader dengan pelatihan 25 kompetensi kader yang dilaksanakan oleh Puskesmas, masing-masing Posyandu diambil lima kader dan sudah berlangsung tujuh Posyandu.
Ketua MasyarakatEkonomi Syariah (MES) Daerah Istimewa Yogyakarta Prof Edy Suandi Hamid mengatakan, sosialisasi terkait prinsip ekonomi syariah di provinsi ini harus diikuti dengan praktik langsung di tengah masyarakat.
“Setelah dikenalkan tentang perbankan syariah, diajak menabung di bank umum syariah, atau bank perekonomian rakyat syariah,” kata Edy Suandi Hamid dalam acara Program Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, praktik langsung akan lebih riil dan mudah dipahami masyarakat.
Selain dipraktikkan dengan menabung di perbankan syariah, menurut dia, harus diikuti pula dengan pembuatan laboratorium ekonomi syariah di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya.
Menurut Rektor Universitas Widya Mataram Yogyakarta ini, sekolah-sekolah di DIY bisa mempraktikkan dengan membuat lab ekonomi syariah di lingkungan masing-masing.
“Nanti bisa dikerjasamakan dengan MES DIY dan juga BPRS-BPRS yang ada, sehingga bisa bersinergi dengan orang-orang dan lembaga yang sudah memiliki pengalaman,” kata dia.
Edy mengakui peran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) amat signifikan dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, apalagi gagasan-gagasan awal ekonomi syariah ikut digaungkan oleh para akademisi dan pelaku ekonomi DIY sejak era 1990-an.
Pemda DIY, menurut dia, juga sangat mendukung pengembangan ekonomi syariah di provinsi ini bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, perguruan tinggi, serta pelaku ekonomi yang tergabung dalam berbagai asosiasi.
Oleh karena itu, ia menilai wajar Pemda DIY mampu memperoleh Anugerah Adinata Syariah 2024 dalam lima kategori diikuti penerapan industri halal yang terus berkembang.
“Ini bukan saja terkait pakaian, kuliner, namun juga sampai ke sektor pariwisata, walau peringkatnya secara nasional berfluktuasi,” ujar Edy.
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang digadang-gadang maju dalam Pilkada Jakarta 2024, dan pengusaha sekaligus politikus Partai Golkar Jusuf Hamka, mendatangi rumah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Kamis malam.
Ridwan Kamil tiba terlebih dahulu di lokasi itu sekitar pukul 19.30 WIB bersama dengan sejumlah pendampingnya. Dia tiba dengan berjalan kaki beberapa meter ke rumah Airlangga setelah turun dari kendaraannya.
“Nggak tahu, ini diundang pokoknya,” kata Ridwan Kamil saat ditanya mengenai tujuannya mendatangi rumah Airlangga.
Setelah menanggapipertanyaan wartawan, dia langsung masuk ke rumah Airlanga.
Setelah Ridwan Kamil masuk, rumah Airlangga pun ditutup oleh petugas keamanan yang berjaga.
Sementara itu, Jusuf Hamka tiba sekitar pukul 20.00 WIB dengan berpakaian warna kuning. Dia pun mengaku mendatangi rumah Airlangga karena diminta untuk mendampingi Ridwan Kamil.
Namun, dia tidak menjelaskan maksud “mendampingi” yang dimaksud. Terkait potensi dirinya dicalonkan sebagai cawagub, menurutnya hal itu adalah tergantung keputusan dari partai.
“Yang pasti saya hari ini diminta damping Pak RK, nggak tahu selanjutnya,” kata Jusuf.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Banten menyebutkan realisasi investasi triwulan kedua 2024 sebesar Rp3,97 triliun
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja di Tangerang Kamis, mengatakan, capaian realisasi investasi triwulan kedua tahun ini lebih besar dibandingkan periode yang sama di 2023.
“Capaian realisasi investasi kali ini berhasil melampaui capaian pada periode yang sama di tahun sebelumnya. Tercatat, berdasarkan perbandingan Year on Year (YoY), capaian realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar Rp1,76 triliun atau sebesar 79,64 persen,” kata Sugihharto.
Suggiharto menuturkan, realisasi investasi sebesar Rp3,97 triliun di semester kedua itu terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 51 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 49 persen.
“Catatan tren positif tersebut bisa dilihat dari penyerapan investasi yang meningkat dengan total 4.297 proyek serta penyerapan 15 ribu lebih tenaga kerja di berbagai lini sektor yang sedang berkembang di Kota Tangerang,” katanya.
Sementara itu, realisasiinvestasi semester satu yang telah dirilis sebelumnya yakni sebesar Rp4,72 triliun dengan menyerap 6.068 tenaga kerja. Capaian realisasi investasi tersebut didukung oleh 3.528 proyek dengan penyerapan 6.068 tenaga kerja
Hingga semester dua ini, capaian realisasi investasi Kota Tangerang telah sampai 60,52 persen dari target Rp8,69 triliun berdasarkan Rencana Pembanggunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026.
Penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan, Pemerintah Kota Tangerang berkomitmen terus melakukan peningkatan pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan, terutama terkait kemudahan dalam perizinan berusaha bagi para pelaku usaha khususnya UMKM.
Kemudian Pemkot Tangerang akan terus berusaha secara optimal meningkatkan kemampuan UMK dengan berbagai program diantaranya memfasilitasi dari sisi perizinan berusaha atau legalitas yang diperlukan oleh pelaku usaha.
“Sekarang sudah jauh lebih mudah karena dapat dilakukan secara online,” ujarnya.
Centre for Strategic and International Studies (CSIS) berpendapat bahwa ketergantungan pemerintahan baru pada Partai Golkar akan tinggi, karena adanya perubahan pucuk pimpinan sejumlah DPRD Provinsi berdasarkan hasil Pemilu 2024.
“Salah satu indikatornya adalah Ketua DPRD itu melihat, apakah partai itu dominan atau enggak. Jadi, ketua DPRD itu kan partai yang mendapatkan kursi terbanyak di DPRD-nya,” kata Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes di kawasan Gambir, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa kini terjadi power shifts (pergantian kekuasaan) pada pucuk pimpinan sejumlah DPRD Provinsi berdasarkan hasil Pemilu 2024, dan Partai Golkar mendapatkan posisi Ketua DPRD Provinsi pada 13 provinsi atau bertambah empat dibandingkan hasil Pemilu 2019 atau periode 2019-2024.
Sementara itu, katanya, PDI Perjuangan harus merelakan enam posisi Ketua DPRD Provinsi, sehingga total meraih 12 posisi dari hasil Pemilu 2024 dibandingkan hasil Pemilu 2019 yang mencatatkan 18 pucuk pimpinan.
“Artinya, kalau kita lihat power shifts ini, ini menunjukkan bahwa pemilu legislatif kemarin itu menunjukkan terjadinya perubahan dominasi di daerah, dimana PDIP mengalami kekalahan di banyak tempat, kehilangan dominasi di banyak tempat, sementara Partai Golkar mendapatkan keuntungan di banyak tempat. Jadi, kira-kira begitu,” jelasnya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa perubahan dominasi seperti yang ditunjukkan dari hasil Pemilu 2024 akan mempengaruhi peta koalisi ke depannya.
“Dan kalau kami lihat seperti ini, tentu dalam banyak hal ke depan, jika pemerintahan baru sudah terbentuk, ketergantungan koalisi pada Golkar akan jadi tinggi karena tidak hanya di tingkat KIM (Koalisi Indonesia Maju) Golkarnya paling tinggi, tetapi juga di daerah Golkarnya paling banyak merajai atau mendominasi daerah-daerah. Jadi, ketergantungan pemerintahan baru pada Golkar saya kira akan tinggi,” ujarnya.
Dunia baru saja memperingati Hari Harimau Sedunia atau Global Tiger Day pada 29 Juli lalu. Momentum ini sebagai penanda penting untuk menyelamatkan harimau sumatera.
Tanpa tindakan penyelamatan terintegrasi yang mengakomodasi kepentingan manusia dengan fauna “karimastik” itu, spesies kucing terbesar berbulu loreng tersebut bisa punah, alih-alih berkembang populasinya.
Indonesia menjadi salah satu rumah bagi harimau loreng, yang dulu tersebar luas di berbagai kawasan Asia tapi mengalami penurunan populasi hingga 93 persen sejak awal abad ke-20.
International Union for Conservation of Nature (IUCN) mencatat dua populasi harimau sudah punah di Indonesia, yakni harimau jawa (Panthera tigris sondaica) dan harimau bali (Panthera tigris balica). Kini, tersisa hanya harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang bisa ditemukan di beberapa bagian Pulau Sumatera.
Namun, wilayah jelajah yang semakin kecil akibat ekspansi perkebunan, habitat yang terfragmentasi, serta perburuan liar yang terjadi, menjadikan hewan yang berstatus terancam kritis ini di ambang kepunahan.
Taman Nasionan Berbak dan Sembilang (TNBS) menjadi salah satu rumah yang tersisa bagi populasi harimau sumatera. Populasinya saat ini diperkirakan berkisar 600 ekor. Namun untuk memastikan jumlahnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih menyelesaikan Sumatera Wide Tiger Survey 2024.
Kepala Seksi Wilayah I TNBS Bobby Sandra menyatakan kepada ANTARA di Jambi, khusus untuk wilayah TN Berbak–pengawasan sejak 2011–mengidentifikasi lebih dari 30 individu yang hidup di wilayah konservasi hutan rawa terbesar di Asia Tenggara itu, beberapa di antaranya terlihat dengan anak mereka.
Masing-masing individu itu teridentifikasi dengan pola belang di tubuhnya, kebanyakan sudah memiliki nama untuk mempermudah mengenalinya ketika terlihat di perangkap kamera (camera trap). Beberapa dari mereka memiliki nama unik seperti Jamantara dan Pandawa, yang lainnya diambil dari nama petugas atau pihak yang terlibat dalam konservasi harimau TN Berbak, seperti Feni dan Agus.
Namun, harimau di TN Berbak menghadapi beberapa masalah yang mengancam populasinya, termasuk kehilangan habitat akibat pembalakan kayu ilegal, perambahan kawasan hutan, kebakaran hutan dan lahan, selain juga ancaman perburuan liar.
Namun, Pemerintah tidak tinggal diam untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Pengawasan terus dilakukan TNBS, selain lewat perangkap kamera, juga patroli di dalam kawasan konservasi.
Pihaknya juga melibatkanpemerintah daerah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat di wilayah sekitar kawasan konservasi, termasuk 10 desa yang berbatasan langsung dengan TN Berbak.
“Yang punya masyarakat ini kan pemerintah daerah. Ketika kami melarang atau melakukan tindakan hukum ke masyarakat, otomatis peran pemerintah daerah hilang di situ. Maka kami selalu melakukan pendekatan ke pemerintah daerah dan masyarakat,” katanya.
Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi jalan terakhir yang dilakukan setelah sosialisasi dan peringatan tidak diacuhkan oleh pihak-pihak tersebut, terutama mereka yang masuk ke dalam kawasan untuk tujuan merusak.
Interaksi negatif juga tercatat di wilayah kawasan konservasi tersebut, terutama di pinggir kawasan, yang kebanyakan melibatkan ternak masyarakat desa. Hal ini biasanya terjadi ketika kondisi kekeringan dan berkurangnya satwa yang menjadi mangsa harimau.
Untungnya, sebagian masyarakat yang berada di wilayah tersebut sudah mulai memahami pentingnya hidup berdampingan dan berbagi ruang dengan satwa, terutama masyarakat asli yang memiliki kearifan lokal dengan harimau. Warga memanggil harimau dengan nama “datuk”, sebuah gelar yang diberikan oleh orang dihormati atau dituakan.
Beberapa tokoh adat bahkan menjadi penghubung yang melaporkan ketika mendengar auman harimau dari dalam hutan. Melaporkannya sebagai penanda ada suatu kejadian di hutan, entah sumber air yang mengering atau mungkin keberadaan api.
Bahkan terdapat juga tradisi di sebuah desa dekat TN Berbak, untuk meletakkan jeroan dari hewan yang dipotong saat mengadakan pesta atau kenduri, di beberapa titik yang dipercaya masyarakat akan diambil oleh harimau.
Harmoni tersebut terus dipelihara tidak hanya oleh pihak TNBS tapi juga pemerintah setempat, sebagai salah satu cara menjaga eksistensi harimau sekaligus menerapkan hidup berdampingan dengan satwa liar.
Untuk mencegah agar harimau sumatera tidak hanya menjadi kenangan di buku-buku sejarah, upaya konservasi perlu terus ditingkatkan bersamaan dengan pendekatan baru dalam penanganan konflik harimau dan manusia.
Ketua Forum Harimau Kita, Erni Suyanti, menjelaskan bahwa interaksi negatif sebagian besar terjadi karena aktivitas manusia, misalnya, akibat adanya perubahan tutupan hutan dan pergerakan manusia di habitat harimau, seperti di kawasan untuk perkebunan dan pertambangan.
Selain itu juga terdapat faktor dari harimau itu sendiri. Contohnya, ketika individu harimau sakit cenderung mengalami kesulitan berburu serta individu jantan muda yang memiliki wilayah jelajah baru, cenderung mengalami konflik dengan manusia atau ternak.
Untuk menangani konflik manusia dengan satwa, perlu mengetahui secara pasti faktor-faktor yang memengaruhi kejadian di wilayah tersebut karena setiap kasus memiliki penyebab dan permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, kolaborasi perlu terus dilakukan untuk mencegah konflik manusia dan satwa tersebut.
KLHK sendiri sudah merilis panduan penanggulangan konflik harimau pada 2017, bekerja sama dengan Forum Harimau Kita.
Senior Management Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC), Ardi Bayu Firmansyah, menyatakan terkait upaya konservasi, perlu adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, dan berbagai unsur masyarakat.
Kolaborasi yang dilakukan TWNC dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, misalnya, telah berhasil dilakukan dalam bentuk monitoring populasi harimau sejak 2012. Pada awal, mereka berhasil mengidentifikasi 24 individu harimau di kawasan tersebut dan sampai saat ini sudah teridentifikasi lebih dari 50 individu.
Mereka juga bekerja sama untuk melakukan rehabilitasi harimau yang berkonflik dengan manusia dan cedera akibat berbagai alasan serta pelepasliaran ke alam. Sejak tahun 2008 sudah dilakukan rehabilitasi terhadap 13 individu dan dilepasliarkan tujuh individu.
Langkah tersebut merupakan salah satu bentuk upaya bersama untuk meningkatkan populasi harimau sumatera di kampung halamannya, yang ditargetkan dapat mencapai dua kali lipat dari populasi saat ini.
Kolaborasi demi konservasi yang lebih baik diperlukan untuk menjaga keberadaan sang “datuk” di rumahnya di Sumatera, sekaligus menorehkan keberhasilan menjaga keanekaragaman hayati yang dilakukan Indonesia.
Chief Economist PermataBank Josua Pardede memandang terdapat potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini, mengingat faktor high base effect tak begitu signifikan di paruh kedua tahun ini jika dibandingkan dengan paruh pertama 2024.
“Di semester I, pendorongnya ada Pemilu, faktor musiman dari Lebaran dan mudik, serta hari libur terkait dengan hari raya keagamaan. Sementara di semester II, kami melihat bahwa sekalipun memang ada dampak dari Pilkada, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional relatif lebih terbatas dibandingkan dampak dari Pileg dan Pilpres,” kata Josua dalam “PIER Economic Review: Mid-Year 2024” secara virtual di Jakarta, Kamis.
Permata Institute for Economic Research (PIER) memproyeksikan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,02 persen pada kuartal III 2024 dan 5,00 persen pada kuartal IV 2024. Secara full year, PIER memperkirakan ekonomi tumbuh 5,04 persen di tahun 2024.
Adapun outlook dari lembaga-lembaga internasional, catat Josua, pertumbuhan ekonomi cenderung diproyeksikan membaik pada tahun depan dengan catatan harus ada pemulihan ataupun perbaikan dari sisi konsumsi rumah tangga.
Lembaga-lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), serta Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen hingga 5,2 persen di tahun 2025.
Pada Senin (5/8), Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II 2024. Sebelumnya pada kuartal I 2024, ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 persen.
Head of Macroeconomics & Financial Market Research PermataBank Faisal Rachman memandang, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup resilien. Secara struktur, mayoritas pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi lebih dari 50 persen.
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2024 cenderung stabil jika dibandingkan kuartal I 2024. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,93 persen pada kuartal kedua dari 4,91 persen pada kuartal pertama.
“Apa yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi rumah tangga Indonesia terjaga adalah jika daya belinya memang terjaga. Memang kalau kita lihat, ini juga tidak terlepas dengan faktor inflasi. Karena tren inflasi kita dari kuartal pertama ke kuartal kedua itu cenderung menurun, terutama dari sisi pangan, sehingga memang sedikit memberikan angin segar bagi konsumsi rumah tangga di Indonesia,” jelas Faisal.
Namun jika dibandingkan dengan sebelum masa pandemi COVID-19, Faisal mengamini bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih di bawah 5 persen. Setelah pandemi COVID-19, konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan pemulihan meski belum sepenuhnya pulih di mana pada tahun 2022 terjadi penyesuaian harga BBM sehingga konsumsi rumah tangga terganggu.
“Ketika memasuki 2023 di semester kedua, itu memang juga ada faktor El Nino yang kena juga hit di harga pangan. Jadi memang sebenarnya kalau kita bandingkan dari pandemi sampai sekarang, sebenarnya sudah ada perbaikan di household consumption terkait dengan food beverage. Tetapi memang kita bisa bilang belum pulih juga ke level yang sebelum pre-pandemi karena memang beberapa kali kena hit sebelum pulih,” jelas Faisal.
